Blogger Templates

Kamis, 25 Oktober 2012

GOVERMENT EXPENDITURE

Goverment Expenditure

FOREIGN AID
Negara berkembang yang mempunyai hutang yang jumlahnya besar menyebabkan defisit transaksi berjalan. Hal ini dikarenakan negara tersebut harns membayar beban bunga yang tinggi. Penerimaan bantuan luar negeri (foreign aid) di suatu negara berkembang akan memperbaiki transaksi berjalan.

PERKEMBANGAN DAN MASALAH HUTANG LUAR NEGERI

Hutang luar negeri menjadi komponen yang penting dalam struktur pembiayaan pembangunan, namun dalam menjalankan kebijaksanaannya, pinjaman dana yang berasal dari luar negeri tersebut didasarkan pada beberapa kriteria pokok yang tujuannya untuk menyelaraskan antara kebutuhan akan pinjaman dana luar negeri dengan politik luar negeri yang bebas aktif, sebagaimana telah digariskan dalam GBHN. Selain itu, efisiensi dan efektifitas penggunaan dana menjadi pertimbangan utama, sehingga kriteria pokok tersebut diarahkan pada tiga hal, yaitu: (1) bantuan luar negeri tidak boleh dikaitkan dengan politik, (2) syarat-syarat pembayaran hams dalam batas-batas kemampuan untuk membayar kembali, dan (3) penggunaan
2) IGGI digantikan COl sejak tahun 1992. Penggantian ini sebagai suatu protes pemerintah Indonesia. bantuan luar negeri haruslah untuk pembiayaan proyekproyek produktif dan bermanfaat.
Ditinjau dari sudut manfaatnya, hutang luar negeri (bantuan luar negeri) mempunyai 2 (dua) peranan, yaitu: (a) untuk mengatasi masalah kekurangan mata uang asing, dan (b) untuk mengatasi masalah kekurangan tabungan. Kedua masalah terse but biasa disebut dengan masalah kesenjangan ganda (the two gap problems), yaitu kesenjangan tabungan (saving gap) dan kesenjangan mata uang asing (foreign exchange gap).

Culture, Media and Sport
Pada ekonomi negara maju, maka peran pemerintah dalam bidang administratif dan protective bertambah. Dengan ekspansi ekonomi, pengeluaran pemerintah di bidang budaya dan kesejahteraan akan naik, khususnya, pendidikan dan kesehatan. Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) dan jajaran organisasi di bawahnya, dari pusat hingga daerah- merupakan organisasi nirlaba atau nonprofit. Artinya, organisasi yang tidak mencari keuntungan. Oleh karena itu, pembiayaan kegiatannya selalu bergantung kepada kucuran dana dari pemerintah, melalui APBN di tingkat pusat dan APBD di tingkat daerah.
Pengeluaran pemerintah dalam bidang media, meliputi pembangunan sarana telekomunikasi seperti PT.Telkom. dalam sarana transportasi seperti PT.KAI.
Olah raga tidak dapat bergantung sepenuhnya pada pemerintah, untuk segala kebutuhannya. Jika hal itu terjadi, olah raga harus bersaing ketat dengan berbagai sektor pemerintahan yang lainnya, agar dapat memperoleh kucuran dana. Di saat keuangan pemerintah yang terbatas, maka pemerintah akan menggunakan "akuntabilitas", sebagai standar dalam mengatur pengeluaran pada setiap organisasi yang dibiayainya. Kompetisi untuk memperoleh dukungan dana akan sangat sulit, dengan kondisi keuangan pemerintah yang terbatas. pemerintah dengan otoritasnya dan kekuasaannya mengambil keputusan kurang berpihak terhadap kemajuan dan pemerataan terhadap perkembangan olah raga. Misalnya, pada masa orde baru, dengan alasan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, penyelenggaraan Pekan Olah Raga Nasional (PON) selalu diselenggarakan di Jakarta. Kebijakan ini mengakibatkan pemerataan prestasi olah raga dan peran serta masyarakat untuk terlibat secara luas dalam kegiatan olah raga tidak merata, di seluruh wilayah tanah air. Walaupun sekarang kebijakan itu telah berubah, mungkin suatu saat nanti kebijakan politik dengan alasan tertentu akan membatasi kembali penyelenggaraan multieven itu jika olah raga tidak bisa mandiri dalam hal keuangan. Contoh lain, projek yang gagal karena keuangan yang tidak mandiri adalah projek Garuda Emas (Gapai Rebut Uber Dapatkan Emas) yang dicanangkan tahun 1992. Dan juga pembangunan Wisma Atlet di Bogor juga dibiayai oleh pemerintah.


Sumber :



Tidak ada komentar:

Posting Komentar