Krisis hutang yang melanda negara-negara periferi Eropa dan Amerika belum mencapai solusi jangka panjang. Hal ini berdampak terhadap perekonomian global dan perekonomian Indonesia, akan tetapi dampak krisis global terhadap Indonesia tidak begitu buruk dibandingkan dengan negara Malaysia dan Singapura. Nilai tukar Rupiah terhadap dolar terdepresiasi namun masih dalam kondisi lebih baik dibandingkan bulan lalu. Krisis global juga berdampak terhadap ekonomi kerakyatan, yang terkait lebih banyak terhadap kegiatan UKM/UMKM. Ekonomi tersebut perlu didorong oleh kebijakan pemerintah seperti dengan modal yang tidak sulit, akses kredit dari bank murah namun tidak sulit didapat dan tidak perlu agunan. Akses tersebut didukung oleh teknologi dan jumlah bank di wilayah tersebut. Program ekonomi kerakyatan merupakan lending model dalam pelayanan jasa perbankan yang diikuti dengan akses jarak dan teknologi dari perbankan yang dibutuhkan oleh smua lapisan masyarakat.
Kasus yang sering terjadi dalam ekonomi kerakyatan misalnya sektor pertanian, sektor tersebut terkait irigasi untuk pertanian yang hanya 54 % dalam kondisi baik sisanya buruk dan buruk sekali. Sedangkan Indonesia sedang mencanangkan program swasembada pangan ± 4 ton/hektar. Politik anggaran terkait subsidi benih dan pupuk lebih kecil dibandingkan dengan subsidi BBM sehingga tidak mengembangkan para petani. Akan tetapi tidak ditunjang dengan kemajuan serta perbaikan sektor irigasi, sehingga produktivitas padi perlu jadi pengkajian MP3Ei terhadap sektor pertanian. Pemerintah perlu menjaga ketahanan pangan, jangan dulu menggenjot ekspor pangan karena kebutuhan pangan di domestic sangat diperlukan saat ini. Selain itu, terkait dengan penanganan ekonomi daerah bahwasanya pemerintah perlu menangani ekonomi rakyat yang didukung oleh micro finance dari bank-bank di Indonesia (bank pemerintah maupun bank swasta). Pemerintah juga harus menjaga stabilitas perekonomian kerakyatan dengan kemajuan sektor UKM, hal ini dikarenakan UKM nantinya dapat menjadi kontribusi yang cukup besar terhadap GDP dan akan menjadi basis ekonomi daerah atau ekonomi kerakyatan. Namun semua itu akan dapat terwujud, apabila ditunjang dengan peningkatan alokasi kredit dengan rendahnya suku bunga acuan, pencairan dana yang mudah dan murah, mengalokasikan full employment serta didukung dengan teknologi dan infrastruktur yang baik disetiap wilayah sehingga perekomian daerah dapat terwujud sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar